Politik Era Jokowi: Antara Pembangunan dan Kemunduran Demokrasi

Sejak dilantik sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2014, Joko Widodo (Jokowi) telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap politik dan pembangunan nasional. Dengan latar belakang sebagai pengusaha dan mantan Wali Kota Solo serta Gubernur DKI Jakarta, Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang merakyat dan fokus pada pembangunan infrastruktur. Namun, di balik capaian tersebut, muncul berbagai kritik terkait kemunduran demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.

Pembangunan Infrastruktur: Prioritas Utama

Salah satu pencapaian terbesar era Jokowi adalah pembangunan infrastruktur secara masif. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sepanjang 2014 hingga 2022, pemerintah berhasil membangun jalan nasional sepanjang 47.817 km, meningkat dari sebelumnya 46.432 km. Panjang jalan tol juga meningkat tajam dari 1.500 km menjadi 2.499 km pada tahun 2022. geotimes.id

Selain itu, pembangunan bendungan juga menjadi fokus, dengan jumlah bendungan meningkat menjadi 42 pada tahun 2022 dari sebelumnya hanya 15. Kapasitas irigasi pun bertambah signifikan dari 110 ribu hektar menjadi 303 ribu hektar. cnnindonesia.me+2geotimes.id+2tirto.id+2

Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, membuka peluang investasi, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.geotimes.id

Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Sipil

Meskipun pembangunan infrastruktur berjalan pesat, era Jokowi juga ditandai dengan kemunduran demokrasi dan kebebasan sipil. Menurut laporan Tirto.id, terdapat 30 kasus kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di ranah digital selama Januari-Maret 2024, yang menjerat sekitar 52 orang. tirto.id

Pemerintah juga dituding menggunakan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk membungkam kritik. Strategi ini menimbulkan efek jera di masyarakat, yang khawatir akan dikriminalisasi jika terlalu frontal mengkritik pemerintah. tirto.id

Selain itu, pemerintah juga melakukan pemutusan atau pelambatan akses internet di daerah-daerah yang melakukan demonstrasi, dengan alasan menahan laju hoaks penyebab kerusuhan. tirto.id

Konsolidasi Kekuasaan dan Melemahnya Oposisi

Selama masa kepemimpinannya, Jokowi berhasil membangun koalisi politik yang kuat, dengan melibatkan hampir semua partai politik besar di parlemen. Hal ini menyebabkan melemahnya fungsi oposisi sebagai pengawas pemerintah. Bahkan, Prabowo Subianto, yang sebelumnya menjadi rival Jokowi dalam dua kali pemilihan presiden, akhirnya bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. antikorupsi.org

Konsolidasi kekuasaan ini juga terlihat dari mulusnya pembahasan dan pengesahan sejumlah undang-undang kontroversial, seperti UU Cipta Kerja dan Revisi UU KPK, meskipun mendapat penolakan dan kecaman dari publik. antikorupsi.org

Politik Identitas dan Polarisasi Sosial

Era Jokowi juga ditandai dengan meningkatnya politik identitas dan polarisasi sosial. Kasus penistaan agama yang melibatkan Gubernur Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menjadi salah satu contoh nyata. Tuduhan ini mendapat respons keras dari kelompok Muslim garis keras, yang mengadakan demonstrasi besar-besaran dan menuntut penjara bagi Ahok serta mundurnya Presiden Jokowi. time.com

Presiden Jokowi sendiri telah mengingatkan agar tidak ada lagi politik identitas dan politisasi agama dalam kontestasi politik, terutama menjelang Pemilu 2024. news.detik.com

Konflik Agraria dan Pelanggaran HAM

Pembangunan infrastruktur yang masif juga menimbulkan konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), proyek strategis nasional (PSN) telah menyebabkan 115 konflik agraria dengan luas 516.409 hektar dan berdampak terhadap 85.555 kepala keluarga pada 2020-2023. bbc.com

Pemerintah merespons penolakan warga terhadap proyek-proyek ini dengan mengerahkan aparat, yang berujung pada kekerasan dan intimidasi. Jumlah konflik agraria di era Jokowi pun meningkat pesat dibandingkan pendahulunya. bbc.com+1antikorupsi.org+1

Penutup

Era kepemimpinan Jokowi membawa perubahan signifikan dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, terjadi kemunduran dalam demokrasi dan kebebasan sipil, dengan meningkatnya kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi, melemahnya oposisi, serta meningkatnya politik identitas dan konflik agraria.bbc.comtirto.id

Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia perlu menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia. Pemerintah diharapkan dapat mendengarkan aspirasi rakyat dan menjaga ruang kebebasan sipil agar demokrasi Indonesia tetap sehat dan berkembang.