Isu Lingkungan di Indonesia: Antara Komitmen dan Kenyataan
Indonesia, negeri kepulauan yang dikaruniai kekayaan alam melimpah, kerap menjadi sorotan dunia dalam isu-isu lingkungan. Dari hutan hujan tropis di Kalimantan dan Papua, terumbu karang di Raja Ampat, hingga satwa langka seperti orangutan dan badak Jawa, Indonesia menyimpan aset ekologis berharga tak ternilai. Namun, di tengah kekayaan itu, Indonesia juga menjadi sorotan atas kerusakan lingkungan yang mengkhawatirkan: deforestasi, pencemaran, bencana ekologis, hingga krisis iklim. Ironisnya, di saat pemerintah menyatakan komitmen tinggi terhadap kelestarian lingkungan, realitas di lapangan sering kali menunjukkan sebaliknya.
Komitmen Global: Janji Hijau Indonesia
Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian internasional terkait perubahan iklim, termasuk Paris Agreement 2015. Dalam dokumen Nationally Determined Contributions (NDC), Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% secara mandiri dan hingga 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Pemerintah juga mencanangkan target Indonesia Net Zero Emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Berbagai program nasional turut dikembangkan, seperti rehabilitasi hutan dan mangrove, konversi energi fosil ke energi baru dan terbarukan, serta pengembangan transportasi hijau. Pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), memperluas kawasan konservasi, dan meluncurkan program Langit Biru untuk mengurangi polusi udara.
Namun, seiring komitmen di atas kertas, muncul pertanyaan besar: seberapa konsisten kebijakan dan implementasi lapangan dengan janji-janji tersebut?
Deforestasi: Luka Hijau yang Terus Menganga
Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia. Meskipun pemerintah mengklaim penurunan signifikan dalam angka deforestasi selama beberapa tahun terakhir, kenyataan di lapangan sering berkata lain.
Alih fungsi hutan untuk perkebunan sawit, tambang, dan infrastruktur menjadi penyumbang utama hilangnya tutupan hutan. Bahkan, dalam beberapa kasus, izin konsesi diberikan kepada korporasi di kawasan hutan lindung. Menurut data Global Forest Watch, Indonesia kehilangan lebih dari 10 juta hektare tutupan pohon antara 2001 dan 2023.
Ironisnya, hutan yang hilang bukan hanya berarti pohon yang tumbang, tetapi juga hilangnya habitat satwa, terganggunya siklus air, meningkatnya risiko bencana banjir dan longsor, serta meningkatnya emisi karbon. Komitmen pengurangan emisi akan sulit tercapai jika deforestasi terus berjalan.
Tambang dan Izin yang Longgar
Pertambangan, terutama nikel dan batu bara, menjadi sektor strategis dalam agenda pembangunan nasional. Namun, eksploitasi tambang seringkali menimbulkan dampak ekologis yang parah: air sungai yang tercemar, degradasi lahan, pencemaran udara, dan konflik sosial dengan masyarakat adat.
Salah satu contoh nyata adalah proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, yang dikelilingi konsesi tambang dan perkebunan sawit. Meski dijanjikan sebagai “kota hijau masa depan”, pembangunan IKN justru berpotensi mempercepat degradasi lingkungan jika tidak dikontrol dengan ketat.
Lebih jauh, Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial mempermudah investor dalam mendapatkan izin lingkungan, bahkan menghapus kewajiban amdal (analisis dampak lingkungan) bagi usaha-usaha skala tertentu. Ini menjadi ancaman serius bagi perlindungan ekosistem.
Sampah dan Pencemaran: Masalah Klasik yang Tak Kunjung Selesai
Masalah sampah, terutama plastik, telah menjadi persoalan kronis di banyak kota dan desa di Indonesia. Setiap harinya, Indonesia menghasilkan sekitar 175.000 ton sampah, dengan sekitar 17% di antaranya berupa plastik. Sebagian besar tidak terkelola dengan baik dan berakhir di sungai, laut, atau dibakar secara terbuka.
Indonesia bahkan dinobatkan sebagai penyumbang sampah plastik laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Berbagai kampanye telah dilakukan—dari larangan kantong plastik di beberapa kota hingga program bank sampah—namun dampaknya belum signifikan.
Selain sampah, polusi udara juga menjadi momok, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Palembang, dan Pekanbaru. Data IQAir pada 2023 mencatat kualitas udara di Jakarta termasuk yang terburuk di dunia pada beberapa hari tertentu. Sumber utama polusi berasal dari kendaraan bermotor, pembakaran biomassa, dan industri.
Krisis Iklim dan Bencana Lingkungan
Dampak perubahan iklim sudah dirasakan nyata di Indonesia. Banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, dan kenaikan muka air laut menjadi kejadian yang semakin sering terjadi. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), intensitas dan frekuensi bencana hidrometeorologi meningkat signifikan dalam dua dekade terakhir.
Di wilayah pesisir seperti Jakarta, Semarang, dan pesisir utara Jawa, intrusi air laut dan penurunan tanah menyebabkan banjir rob yang kian parah. Beberapa pulau kecil bahkan terancam tenggelam. Sementara di wilayah timur Indonesia, kekeringan menyebabkan gagal panen dan kekurangan air bersih.
Krisis ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga ketahanan pangan, kesehatan publik, dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Sayangnya, upaya adaptasi iklim dan mitigasi masih minim, terutama di daerah-daerah yang rentan.
Komunitas Sipil: Benteng Terakhir Pelestarian Alam
Di tengah berbagai tantangan tersebut, muncul harapan dari gerakan masyarakat sipil, LSM lingkungan, akademisi, dan komunitas lokal yang terus berjuang menjaga bumi. Mereka melakukan berbagai aksi nyata: reboisasi, edukasi lingkungan, aksi bersih sampah, advokasi kebijakan, hingga menggugat izin-izin yang merusak lingkungan ke pengadilan.
Gerakan seperti Walhi, Greenpeace Indonesia, JATAM, dan berbagai komunitas lokal di Kalimantan, Papua, dan Sumatera membuktikan bahwa suara rakyat bisa menjadi kekuatan penyeimbang. Di tingkat lokal, banyak desa adat yang berhasil menjaga hutan dan laut mereka dengan kearifan lokal.
Namun perjuangan ini tidak mudah. Aktivis lingkungan kerap menghadapi kriminalisasi, intimidasi, bahkan kekerasan. Data SAFEnet mencatat peningkatan kasus pelanggaran hak digital dan serangan terhadap aktivis lingkungan dalam beberapa tahun terakhir.
Antara Pembangunan dan Keberlanjutan: Dilema Abadi
Pemerintah seringkali berdalih bahwa pembangunan ekonomi memerlukan kompromi terhadap lingkungan. Namun, paradigma ini mulai usang. Di era krisis iklim global, tidak ada lagi ruang untuk membenturkan ekonomi dan ekologi. Justru, masa depan pembangunan harus berbasis pada prinsip keberlanjutan (sustainability).
Konsep ekonomi hijau, transisi energi bersih, dan pembangunan berkelanjutan seharusnya menjadi pilar utama kebijakan. Namun implementasinya memerlukan political will yang kuat, regulasi yang tegas, serta partisipasi publik yang luas.
Investasi asing yang masuk harus dikawal agar tidak merusak lingkungan. Pemerintah harus berpihak pada kepentingan jangka panjang rakyat dan alam, bukan sekadar keuntungan jangka pendek investor.
Harapan di Tengah Tantangan
Meski tantangan begitu besar, masa depan lingkungan Indonesia masih bisa diselamatkan. Beberapa inisiatif menunjukkan kemajuan: pembangunan pembangkit energi surya dan bayu, restorasi mangrove nasional, kebijakan moratorium sawit, hingga peningkatan tata kelola hutan berbasis masyarakat.
Teknologi digital juga mulai dimanfaatkan untuk pemantauan hutan, pengelolaan sampah, dan edukasi publik. Anak muda sebagai generasi masa depan memainkan peran penting dalam gerakan lingkungan lewat media sosial, inovasi sosial, dan advokasi kebijakan.
Namun semua itu harus diperkuat dengan kebijakan yang berpihak dan penegakan hukum yang konsisten. Komitmen tidak boleh berhenti di atas kertas atau pidato internasional, tetapi harus tercermin dalam tindakan nyata.
Penutup: Refleksi untuk Bangsa
Isu lingkungan di Indonesia adalah cermin dari hubungan kita dengan alam. Apakah kita memperlakukan bumi sebagai warisan untuk dijaga atau sebagai ladang eksploitasi yang tak terbatas?
Saatnya kita bertanya dengan jujur: apakah komitmen lingkungan kita sungguh-sungguh atau sekadar pencitraan? Apakah pembangunan kita meninggalkan warisan untuk generasi mendatang atau mewariskan kehancuran ekologis?
Masa depan Indonesia sebagai negara besar bergantung pada bagaimana kita menjaga lingkungan hari ini. Alam Indonesia telah memberi banyak, saatnya kita membalasnya dengan kepedulian dan perlindungan nyata.
