Indonesia di Simpang Jalan: Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial
Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan penting dalam perjalanannya menuju negara maju. Dalam dua dekade terakhir, berbagai indikator makroekonomi menunjukkan tren positif: pertumbuhan ekonomi yang stabil, angka kemiskinan yang terus menurun, dan peningkatan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Namun, di balik angka-angka itu, terdapat masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar: kesenjangan sosial dan ekonomi yang makin terasa di berbagai lapisan masyarakat.
Pertanyaan besar pun muncul: Apakah pertumbuhan ekonomi yang dicapai benar-benar inklusif? Apakah seluruh lapisan masyarakat Indonesia ikut merasakan manfaat pembangunan, ataukah hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja?
Pertumbuhan Ekonomi: Stabil Tapi Belum Merata
Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5–5,5% per tahun dalam satu dekade terakhir, bahkan tetap tangguh di tengah pandemi dan ketidakpastian global. Pemerintah mendorong infrastruktur, investasi asing, dan sektor digital sebagai motor penggerak utama.
Beberapa pencapaian yang patut dicatat:
- Pertumbuhan kelas menengah di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung.
- Meningkatnya digitalisasi UMKM, terutama setelah pandemi memaksa transformasi teknologi.
- Proyek-proyek strategis nasional seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kawasan industri yang tersebar di berbagai wilayah.
Namun, pertumbuhan ini belum sepenuhnya merata secara geografis. Kawasan Indonesia bagian barat masih mendominasi perekonomian nasional, sementara kawasan timur—seperti Papua, NTT, dan Maluku—masih tertinggal dalam infrastruktur, akses pendidikan, dan layanan publik.
Kesenjangan Sosial: Masih Jadi Realita Pahit
Kesenjangan sosial di Indonesia bisa dilihat dari berbagai aspek: pendapatan, pendidikan, akses layanan kesehatan, hingga kesempatan kerja. Indikator Gini Ratio, yang mengukur ketimpangan pendapatan, memang sempat menurun dari 0,41 (2015) ke sekitar 0,38 (2023), namun masih jauh dari ideal.
1. Ketimpangan Pendapatan
Meski ada peningkatan kesejahteraan secara umum, kelompok 20% terkaya di Indonesia masih menguasai lebih dari 45% kekayaan nasional. Sementara itu, kelompok 40% terbawah masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan anak.
2. Akses Pendidikan dan Kualitas SDM
Pendidikan menjadi kunci keluar dari kemiskinan, tapi kualitasnya masih timpang antarwilayah. Sekolah di kota besar relatif lebih baik, dengan guru yang lebih berkualitas, fasilitas yang lengkap, dan konektivitas digital yang mendukung. Sebaliknya, di daerah tertinggal, banyak anak masih harus berjalan jauh ke sekolah dengan fasilitas seadanya.
3. Kesehatan dan Stunting
Layanan kesehatan makin luas jangkauannya berkat BPJS, namun kualitasnya belum merata. Kasus stunting (kekerdilan) masih tinggi di beberapa provinsi, mencerminkan gizi buruk dan keterbatasan layanan ibu dan anak. Ini menjadi sinyal bahwa pembangunan kesehatan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat bawah.
Dampak Kesenjangan Terhadap Stabilitas Sosial
Ketimpangan yang dibiarkan terlalu lama bisa menjadi bom waktu. Ia menciptakan rasa tidak adil, kecemburuan sosial, dan potensi konflik. Dalam konteks demokrasi, ketimpangan juga memunculkan polarisasi politik, di mana kelompok rentan mudah dimobilisasi oleh narasi populis atau ekstrem.
Kesenjangan juga memengaruhi mobilitas sosial. Ketika seseorang lahir dari keluarga miskin, peluang untuk naik kelas menjadi sangat kecil tanpa sistem yang menjamin pendidikan dan kesempatan kerja yang adil. Ini menimbulkan generasi yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan, bahkan di tengah ekonomi yang terus tumbuh.
Upaya Pemerintah: Cukupkah yang Dilakukan?
Pemerintah sebenarnya telah melakukan banyak hal untuk mengatasi ketimpangan, di antaranya:
1. Program Perlindungan Sosial
- PKH (Program Keluarga Harapan) dan Kartu Sembako untuk membantu keluarga miskin.
- Kartu Prakerja sebagai bantuan pelatihan dan tunjangan bagi pencari kerja.
- BLT dan bantuan pandemi yang menjangkau jutaan masyarakat.
Namun, banyak kritik menyebut bahwa bantuan bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar masalah seperti penciptaan lapangan kerja berkualitas atau reformasi pendidikan.
2. Pemerataan Infrastruktur
Lewat pembangunan tol, jembatan, dan bandara di luar Jawa, pemerintah ingin membuka keterisolasian dan menarik investasi ke daerah. Meski demikian, efek dari infrastruktur ini tidak instan. Tanpa peningkatan kualitas SDM dan peran aktif swasta, pembangunan bisa mandek.
3. Redistribusi Fiskal
Melalui transfer dana desa dan dana alokasi umum, daerah-daerah tertinggal mendapat dana pembangunan yang lebih besar. Tapi efektivitasnya bergantung pada kapasitas tata kelola pemerintah daerah—yang tidak selalu mumpuni.
Sektor Swasta dan Peran Masyarakat Sipil
Pemerintah bukan satu-satunya aktor. Sektor swasta, komunitas, dan masyarakat sipil memiliki peran besar dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif.
- Startup teknologi seperti Gojek, Tokopedia, dan Ruangguru telah membuka peluang bagi pelaku UMKM, guru, dan tenaga kerja informal.
- Badan usaha milik desa (BUMDes) kini menjadi motor ekonomi lokal di banyak wilayah.
- Gerakan sosial dan pendidikan alternatif di daerah-daerah membuka akses yang selama ini tertutup oleh sistem formal.
Namun, semua inisiatif ini masih membutuhkan dukungan regulasi, insentif fiskal, serta literasi digital yang merata agar benar-benar berdampak luas.
Solusi Jangka Panjang: Membuka Jalan Menuju Indonesia yang Lebih Adil
Mengatasi kesenjangan tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan saja. Diperlukan pendekatan sistemik dan berkelanjutan, termasuk:
1. Pendidikan Berkualitas dan Terjangkau
Pendidikan harus menjadi jembatan sosial, bukan pemisah kelas. Perlu investasi besar untuk pemerataan guru berkualitas, digitalisasi sekolah di desa, hingga program beasiswa berkeadilan bagi daerah tertinggal.
2. Transformasi Ekonomi Digital yang Inklusif
Ekonomi digital harus mengikutsertakan petani, nelayan, UMKM desa, bukan hanya pebisnis kota. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan digital, platform e-commerce lokal, dan internet murah di desa.
3. Reformasi Sistem Perpajakan
Penerimaan pajak yang kuat dan adil sangat penting untuk membiayai program sosial. Reformasi perpajakan untuk menutup celah penghindaran pajak dan mengatur pajak kekayaan bisa menjadi solusi distribusi kekayaan yang lebih merata.
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efisien
Kebocoran anggaran dan korupsi menjadi hambatan besar dalam pembangunan. Pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan, transparansi anggaran, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.
Kesimpulan
Indonesia memang sedang tumbuh. Jalan-jalan diperlebar, menara-menara tinggi bermunculan, dan angka ekonomi makro menanjak. Tapi pertumbuhan belum tentu berarti pemerataan. Jika kesenjangan sosial dan ekonomi terus dibiarkan, maka pembangunan tidak akan berkelanjutan, dan rasa keadilan dalam masyarakat akan makin terkikis.
Di persimpangan jalan ini, Indonesia dihadapkan pada dua pilihan: membiarkan pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir elit, atau membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkesinambungan untuk semua. Jalan mana yang akan kita ambil?
refrensi : https://www.kompasiana.com/taufikuieks/67dd2b7434777c6db039ced2/ekonomi-indonesia-di-simpang-jakan
